Rabu, 17 Agustus 2011

laporan prakerin jurusan akuntansi...lembar pengesahan


LEMBAR PENGESAHAN DARI PERUSAHAAN
PUSDIKLATWAS BPKP
Jln. Beringin II, Ciawi Bogor
 


LAPORAN PRAKTIK KERJA INDUSTRI DISETUJUI PADA :

Hari/Tanggal             : 25 oktober 2010
Tempat                      : BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DAN               PEMBANGUNAN (BPKP)       

DISETUJUI / DISAHKAN


Pembimbing dari                                          Pembimbingan 
              Pusdiklatwas BPKP                                         Diruangan               
                                                                               


                Drs. Hersubeno P.                                          Bu Sumini



PT. Kabag Tu


Muhaemin Ak. Msi.
LEMBAR PENGESAHAN DARI
SEKOLAH SMKT YAPISA MEGAMENDUNG

Jl. Cikopo selatan KM  6 Pasir Muncang Desa Sukaresmi Megamendung Bogor Telp. (0251) 8247 750

 



LAPORAN PRAKTIK KERJA INDUSTRI DISETUJUI PADA :


Hari/Tanggal             : 25 Oktober 2010
Tempat                       : SMKT YAPISA MEGAMENDUNG

DISETUJUI / DISAHKAN



Koordinator PRAKERIN                            Pembimbing, dari Sekolah
                                                                                    


                     Suratmi, S.Pd                                               Bunyamin S.Pd



Kepala SMKT Yapisa
Megamendung


Abdul Hamid. S,ag

KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada saya, sehingga laporan ini dapat diselesaikan. Laporan ini disusun berdasarkan hasil (Prakerin) yang dilaksanakan di PUSDIKLATWAS BPKP. Maksud dan pelaksanaan Proyek tugas ini adalah untuk memenuhi tuntutan kurikulum di sekolah menengah kejuruan (SMK) Terpadu Yapisa Megamendung dan merupakan salah satu persyaratan dalam mengikuti ujian Nasional guna menyelesaikan pendidikan kejuruan pada Sekolah Menengah Kejuruan Terpadu Yapisa Megamendung.
Pada kesempatan ini tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu saya dalam pelaksanaan (Prakerin) maupun dalam menyusun laporan. Dengan selesainya Project work inii yang diakhiri dengan penyusunan laporan ini, maka saya tidak lupa mengucapkan terima kasih pada :
1.    Abdul Hamid S.Ag selaku kepala sekolah SMK Terpadu Yapisa Megamendung yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melaksanakan tugas ini.
2.    Drs. Hersubeno P. Selaku pembimbing dari Pusdiklatwas BPKP Ciawi Bogor.
3.     Bunyamin S.Pd selaku pembimbing dari sekolah yang telah membantu dalam pelaksanaan tugas akhir ini.
4.    Seluruh staf pengajar dan tata usaha SMK Terpadu Yapisa Megamendung yang telah memberikan materi serta fasilitas-fasilitas untuk kelancaran (prakerin).
5.    Bapak, Ibu, Kakak dan adik yang telah memberikan bantuan structural dan material.
6.    Serta rekan-rekan yang turut membantu dalam penyelesaian pembuatan laporan ini.     












DAFTAR ISI
LEMBAR PENGESAHAN ....................................................................................  
KATA PENGANTAR ..............................................................................................  
BAB I PENDAHULUAN........................................................................................
v  Latar Belakang .................................................................................................  
v  Tujuan Prakerin ...............................................................................................   
v  Manfaat Prakerin  ............................................................................................    
v  Tujuan Penulisan  ...........................................................................................   
v  Landasan Hukum ............................................................................................  
v  Sistematika Laporan .......................................................................................   
v  Tempat dan Waktu Pelaksanaan Prakerin .................................................  
BAB II TINJAUAN OBJEK ..................................................................................   
v  Gambaran Umum BPKP ................................................................................   
Sejarah Singkat Pusdiklatwas BPKP ....................................................  
Struktur dan Organisasi Pusdiklatwas BPKP .......................................  
Organisasi dan tata Kerja Pusdiklatwas BPKP ....................................  
BAB III PEMBAHASAN ........................................................................................  
v  Pembahasan Materi ........................................................................................  
v  Kegiatan Diklat .................................................................................................
v  Tujuan Diklat ....................................................................................................
v  Sasaran Diklat ..................................................................................................
v  Ruang Lingkup Diklat .....................................................................................
v  Diklat Auditor Terdiri Dari ...............................................................................
v  Mekanisme Pengusulan Dan Penetapan Peserta Diklat ........................
v  Alat & Sarana Yang Diperlukan Dalam Melaksanakan Diklat ................
v  Pengarsipan  Surat Masuk Dan Surat Keluar  ...........................................  
BAB VI PENUTUP ................................................................................................  
v  Saran .................................................................................................................   
v  Kesimpulan  .....................................................................................................  
LAMPIRAN-LAMPIRAN .......................................................................................  
v  Visi dan Misi .....................................................................................................   
v  BPKP Dalam Sistem Pengawasan ..............................................................  
v  Fasilitas Kerja ...................................................................................................
v  Sumber Daya Manusia ...................................................................................












BAB I
PENDAHULUAN

B.   LATAR BELAKANG
Sesuai dengan ketetapan dan kurikulum, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Akuntansi, maka siswa / siswi SMK Terpadu Yapisa Megamendung diwajibkan melaksanakan (Prakerin) untuk memenuhi salah satu Program mata diklat yang diujikan pada Ujian Nasional.
Penilaian pembelajaran berbasis kompetensi merupakan proses penilaian dimana semua bukti-bukti belajar, portofolio yang dilakukan oleh penguji, tahap demi tahap harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan untuk dijadikan acuan pengambilan keputusan apakah seseorang sudah kompeten. Setiap siswa sudah dikatakan telah menyelesaikan (Prakerin) jika benar-benar telah memenuhi segala persyaratan standar kompetensi.
Penilaian melalui Projek Work diharapkan dapat meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap suatu kompetensi, mendorong rasa tanggung jawab dan partisipasi peserta didik yang keseluruhannya sesuai dengan tujuan pendekatan atau kecakapan hidup projek work dapat dilakukan diakhir pembelajaran ini.
Pelaksanaan (prakerin) yang dilaksaknakan di Pusdiklatwas BPKP Ciawi Bogor, jadi pelaksanaan tugas akhir ini sangat penting bagi penguji sebagai tolak ukur kemampuamn yang dimiliki sehingga dapat dikatakan kompeten dibidangnya.
Namun demikian saya menyadari bahwa laporan ini jauh dari sempurna, maka untuk itu kritik dan saran akan saya terima dengan senang hati demi untuk menyempurnakan penyusunan laporan ini.
Saya berharap semoga hasil-hasil yang dituangkan pada laporan ini dapat bermanfaat bagi yang memerlukan. 
B.   TUJUAN PRAKERIN
Dalam penyelengaraan program Praktik Kerja Industri (Prakerin) Yaitu Bertujuan untuk :
1.    Mendahulukan atau mengutamakan persiapan peserta didik agar mau sukses atau berhasil dalam memilih suatu karier atau kemampuan untuk berkompetensi dalam mengembangkan diri dengan cara belajar bekerja.
2.    Mengutamakan persiapan para siswa atau peserta didik untuk mampu memasuki suatu lapangan pekerjaan serta mampu mengembangkan bakat atau potensi yang bersipat profesional.
3.    Yaitu mempersiapkan atau membenahi tenaga kerja dalam tingkat menengah untuk membenahi tenaga kerja dalam tingkat menengah untuk menempati atau mengisi kebutuhan dalam dunia usaha dan dunia industri atau perusahaan pada saat sekarang ini, maupun untuk masa yang akan datang.
4.    Mempersiapkan tamatan siswa / siswi yang bermoral tinggi yang mempunyai keterampilan dalam berwirausaha agar menjadi warga negara yang berguna, berinisiatif, berkreatif, dan produktif.
5.    Memperoleh link ans match antara sekolah dan dunia usaha.
6.    Meningkatkan kualitas kerja yang bagus memperluas pengetahuan yang tinggi dan memantapkan pikiran dan keterampilan untuk memasuki suatu lapangan pekerjaan yang sesunguhnya.
7. Menjadikan para siswa sekolah menengah kejuruan (SMK) mampu bersaing dalam dunia modern.
8.    Meningkatkan kualitas siswa baik dari segi saling menghargai dan mentaati terhadap orang lain dan mempunyai sikap disiplin tertib dan terorganisir dengan baik.
C.   MANFAAT PRAKERIN
Dengan adanya program praktik kerja industri (Prakerin) yaitu dapat meningkatkan kualitas belajar, mempunyai keterampilan dan wawasan yang luas untuk mempersiapkan.masa yang akan datang.
Dapat menambah pengetahuan atau wawasan yang lebih luas tentang dunia kerja yang sesungguhnya sehingga para peserta didik mampu bekerja disuatu hari nanti dan bisa menjadi yang lebih baik.
Untuk bisa dapat mempersiapkan diri utuk memasuki dunia kerja serta dapat mengembangkan sifat Profesional kreatif, adaptif inovatif dan produktif.
Meningkatkan pelajaran yang efisien dalam proses pendidikan dan pelatihan tenaga kerja yang terdidik dan berkualitas didalam perusahaan.
Yaitu siswa tahu bagaimana cara bekerja dengan orang lain didalam perusahaan.
D.   TUJUAN PENULISAN
Penulisan laporan ini dimaksud untuk mengkaji ulang dari suatu bukti, melakukan kegiatan Praktik Kerja Industri (Prakerin) dalam keahlian yang dilakukan selama pelatihan.
Secara terkonsep laporan ini mencakup laporan seluruh aspek kegiatan praktik.
Secara internal penulisan laporan ini adalah sebagai syarat untuk mengikuti UAS / UAN dan sebagai landasan dasar pembuatan sertivikat yang dimiliki, serta sebagai bahan masukan untuk melakukan revisi agar pelaksanaan proses belajar mengajar agar lebih efektif dan lebih baik.         
E.   LANDASAN HUKUM
Praktik Kerja Industri (Prakerin) menjadi salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan, sesuai dengan ketentuan undang-undang No.2 / 1989 tentang sistem peraturan pemerintah No.29 / 1992 tentang peran masyarakat dalam pendidikan nasional, dan keputusan mendikbut No. 080 / 1993 tentang kurikulum SMK sebagai berikut :
1.    Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan melalui dua jalur yaitu melalui jalur pendidikan Sekolah dan jalur luar pendidikan Sekolah.
2.    Penyelenggara sekolah menengah dapat bekerja sama dengan masyarakat terutama dari dunia usaha dan para dermawan untuk memperoleh sumber daya dalam rangka menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan pendidikan (PP No. 10 Bab 11 Ayat 1).
3.    Pengadaan dan pendaya gunaan sumber daya pendidikan dilakukan oleh pemerintah, masyarakat atau keluarga peserta didik.
4.    Masyarakat sebagai mitra pemerintah berkesempatan yang seluas luasnya untuk berperan, serta dapat penyelenggaraan pendidikan nasional.
5.    Peran serta masyarakat dapat berbentuk pemberian kesempatan belajar.
F.    SISTEMATIKA LAPORAN
Dalam penyusunan laporan ini saya akan menguraikan tentang sistematika laporan yang menjadi beberapa bagian, yang terdiri dari :
Lembar pengesahaan
Latar belakang
Bab I pendahuluan
a.    Latar Belakang
b.    Tujuan Prakerin
c.    Tujuan Penulisan 
d.    Manfaat Prakerin
e.    Landasan Hukum
f.     Sistematika Laporan
g.    Tempat dan Waktu Pelaksanaan Prakerin
Bab II tinjauan objek 
Gambaran Umum BPKP
a.    Sejarah Singkat Pusdiklatwas BPKP
b.    Struktur dan Organisasi Pusdiklatwas BPKP
c.    Organisasi dan tata Kerja Pusdiklatwas BPKP
Bab III Pembahasan
a.    Pembahasan Materi
b.    Jurnal Kegiatan
Lampiran-lampiran
a.    Visi dan Misi
b.    BPKP Dalam Sistem Pengawasan
c.    Fasilitas Kerja
d.    Sumber Daya Manusia
Bab VI Penutup
a.    Saran
b.    Kesimpulan
G.   TEMPAT DAN WAKTU PELAKSANAAN
Tempat pelaksanaan Praktik kerja industri, dilakukan di Pusdiklatwas BPKP, yang berlokasi di Jln. Beringin II Desa Pandansari, Ciawi Bogor 16770, Waktu pelaksanaan Pelatihan Praktik Kerja Industri adalah selama 3 bulan terhitung mulai tanggal 04 Januari 2010, sampai 31 Maret 2010.




BAB II
TINJAUAN OBJEK
A.   GAMBARAN UMUM BPKP                               
Sejarah BPKP setidaknya dapat ditelusuri sejak tahun 1936 pada tahun ini, Besluit No. 44 tertanggal 31 Oktober menyebutkan secara eksplisit bahwa Akuntan Negara (Regering Accountants Dienst = RAD) bertugas untuk melakukan penelitian terhadap pembukaan dari berbagai Perusahaan Negara dan Jabatan tertentu. Dengan perkataan lain, aparat pengawasan Fungsional pertama di Indonesia adalah jabatan Akuntansi Negara. Dengan peraturan Presiden No. 9/ 1961 tentang intruksi bagi kepala Jabatan Akuntansi Negara, kedudukan Jabatan Akutansi Negara dilepas dari Thesauri Jendral dan ditingkatkan langsung dibawah Menteri keuangan sedangkan fungsi pengawasan anggaran tetap berada dibawah Thesauri Jendral.
Dua tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1963, dengan keputusan Presiden No. 29 / 1963 tentang pengawasan keuangan Negara, Thesauri Jendral dibubarkan karena dipandang tidak efektif, kemudian tahun 1946, para Akuntansi yang berada pada jabatan Akuntansi Negara yang berasal dari jabatan Akuntan pajak dipindahkan ke direktorat Pajak.
Fungsi pengawasan anggaran Keuangan Negara dan pengawasan badan usaha / jabatan terintegrasi kembali pada saat pembentukan Ditrektorat Jendral Pengawasan Keuangan Negara (DDPKN) dilingkungan Departement Keuangan dan keputusan Presiden No. 26 Tahun 1968.
Direktorat Jendral ini mempunyai tiga Direktorat yaitu :
Ø  Derektorat Akuntansi Negara (DAN)
Ø  Direktorat Tata Usaha Keuangan Negara (DTUKN)
Ø  Direktorat Pengawasan Anggaran Negara (DPAN)
Direktorat Jendral ini bertugas melaksanakan pengawasan seluruh Pelaksanaan Anggaran Negara, Anggaran Daerah dan Badan Usaha milik Negara / daerah lewat direktorat Pengawasan Anggaran Negara dan Direktorat Akuntansi Negara.
Dengan keputusan Presiden No. 71 / 1971 (DDPKN) memekarkan diri dengan pembentukan beberapa direktorat yakni :
Ø  Direktorat Pengawasan Perminyakan (DPP)
Ø  Direktorat Perencanaan dan Analisis (DPA)
Ø  Direktorat Pengawasan Intern (DPI)
Ø  Direktorat Pembukuan Keuangan Negara (DPKN)
Untuk meningkatkan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DJPKN ditransformasikan menjadi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sebuah lembaga pemerintahan non departement yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Kehadiran lembaga ini secara praktis mengambil alih seluruh tugas pokok dan fungsi DJPKN.
Pada saat yang sama, salah satu direktorat DJPKN, yaitu direktorat Pembukuan Keungan Negara (DPKN), berubah menjadi Unit sendiri dilingkungan Departement Keuangan, yaitu pusat pembukuan keuangan Negara, yang kemudian berubah menjadi Badan Akuntan Keuangan Negara (BAKUN).
B. SEJARAH SINGKAT PUSDIKLATWAS BPKP
Pusdiklatwas BPKP merupakan suatu lembaga Pemerintah non departemen yang bernaung langsung dibawah BPKP. Pusdiklatwas BPKP didirikan pada tahun 1992 yang beralamatkan di Jln. Pramuka 33 Jakarta.
Karena kecilnya lahan, dan fasilitas yang kurang memadai dan letaknya yang kurang strategis, maka pada tahun 2003 tepatnya pada tanggal 1 juli 2003 Pusdiklatwas BPKP resmi dipindahkan ke Jln. Beringin II, Desa Pandansari, Ciawi Bogor 16720.
Dengan Fasilitas sebagai berikut :
1.    Aula yang luas dan berkapasitas 200 Orang
2.    Lab komputer untuk 30 peserta diklat, yang dilengkapi LCD, Laptop, OHP, Flip chart TV plasma dan sound system.
3.    10 Ruang kelas yang nyaman dan dintunjang dengan alat Bantu dan bahan ajar yang lengkap.
4.    2 Gedung Mess dengan kapasitas 87 kamar (208 tempat tidur)
5.    Perpustakaan dengan lebih dari 2000 koleksi buku dari berbagai disiplin ilmu .
6.    4 Ruang makan (berkapasitas 50 orang / ruang ).
7.    Poliklinik : I doker umum, 2 dokter gigi, 1 perawat, 1 unit mobi Ambulance.
8.    Wartel, Travel Agent, ATM.
9.    Masjid dengan kapasitas 300 jama’ah.
Dan pada tangga l5 Agustus 2004 diresmikan oleh menteri pendayagunaan Aparatur Negara Feisal Tamin.
Selama kurang lebih 15 Tahun pusdiklatwas berdiri, telah mengalami pergantian kepala pusat sebanyak 8 kali, yaitu :
1.    Drs. Soejono
2.    Drs. Soekardi Hoesodo, Ak. M.Sos. Sc
3.    Drs. Safaat Widjajabrata, M
4.    Drs. Ubaedi,
5.    Dr. Binsar H Simanjuntak, Ak. MBA. CMA
6.    Ardan Ardi Perdana, AK. MBA
7.    Arzul Andaliza, AK. MBA
8.    Drs. Agus Witjaksono
Tugas Pokok Pusdiklatwas BPKP adalah melasanakan Penyelenggaraan, Pembinaan dan koordinasi kegiatan pendidikan dan pelatihan.
Fungsi Pusdiklatwas BPKP :
1.    Penyusunan program diklat kedinasan, Fungsional dan teknis.
2.    Perencanaan, Penyusunan dan Pengembangan materi diklat fungsional dan teknis.
3.    Perencanaan kebutuhan dan permbinaan Widyaiswara dan instruktur.
4.    Penyelenggaraan, Pembinaan dan koordinasi kegiatan diklat Pembentukan, Pengembangan dan Penjenjangan JFA
5.    Penetapan Persyaratan dan pemberian akreditasi Penyelenggaraan diklat Pembentukan dan Penjenjangan JFA.
6.    Evaluasi Pelaksanaan hasil diklat serta penyusunan laporan.
7.    Pengelolaan kepegawaian dan pelaksanaan TU, Keuangan. BM/KN dan urusan rumah tangga.
C.   STRUKTUR ORGANISASI PUSDIKLATWAS BPKP
a. Bagian Tata Usaha
Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan pegawaian,persuratan, kearsipan, keuangan, pengelolaan barang milik / kekayaan Negara dan milik rumah tangga.
Dalam melaksanakan tugasnya, bagian atau tata usaha menyelenggarakan fungsi :
1.    Pelaksanaan urusan kepegawaian, persuratan, kearsipan dan keuangan.
2.    Pelaksanaan urusan pengelolaan barang milik atau kekayaan Negara dan rumah tangga.
Bagian tata usaha terdiri dari :
a)    Sub Bagian Kepegawaian :Sub bagian kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, persuratan dan kearsipan.
b)    Sub Bagian Keuangan
Sub bagian keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan.
c)    Sub Bagian Umum
Sub bagian umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan barang milik atau kekayaan Negara dan urusan rumah tangga, atau dapat dikatakan pula
sebagai penyusun bahan rencana kerja bagian Tata Usaha dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT).
B.   Bagian Perencanaan, Pengembangan, dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan
Bidang perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program pengembangan penyiapan persyaratan dan pemberian akreditasi penyelengaraan pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional auditor, serta evaluasi pendidikan dan pelatihan.
Tugas bidang perencanaan, pengembangan dan evaluasi pendidikan dan pelatihan menyelenggarakan fungsi :
1.    Penyusunan rencana dan program pendidikan dan pelatihan .
2.    Pengembangan penyelengaraan pendidikan dan pelatihan Jabatan fungsional auditor dalam melaksanakan dengan materi pendidikan dan pelatihan fungsional dan teknis.
3.    Penyiapan penetapan persyaratan dan pemberian akreditasi.
4.    Evaluasi pelaksanaan dan hasil pendidikan dan pelatihan serta penyusunan laporan.
Bidang perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari :
·         Sub Bidang Perencanaan Program Pendidikan dan Pelatihan
Sub bidang perencanaan program pendidikan dan pelatihan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan perencanaan, program dan kurikulum pendidikan dan pelatihan.
·         Sub Bidang Pengembangan Materi Pendidikan Pengembangan Materi Pendidikan dan Pelatihan
·         Sub bidang pengembangan materi pendidikan dan pelatihan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pengembangan materi dan alat bantu ajar, serta administrasi widyaiswara dan instruktur.
·         Sub Bidang Pelaporan Pendidikan dan Pelatihan
Sub bidang pelaporan pendidikan dan pelatihan mempunyai tugas melakukan penyusunan laporan kegiatan pendidikan dan pelatihan, serta penyiapan penetapan persyaratan dan pemberian akreditasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional auditor.
C.   Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Auditor
Bidang peyelenggaraan pendidikan dan pelatihan jabatan fugsional auditor mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional dilingkungan APIP (Aparat Pengawasan Internal Pemerintah)
Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional auditor terdiri dari :
1.    Sub Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan dan Pengembangan Jabatan Fungsional Auditor.
Pengembangan Jabatan Funfsional Auditor mampunyai tugas melakukan penyiapan, penyeleggaraan, pembinaan dan koordinasi kegiatan pendidikan dan pelatihan serta penyelenggaraan ujian pembentukan dan pengembangan jabatan fungsional auditor.
2.    Sub Bidang Penyelenggaraan Pendididkan pelatihan Penjenjangan jabatan fungsional Auditor.
Sub bidang penyelenggaraan pendidikan pelatihan penjenjangan jabatan fungsional auditor mempunyai tugas melakukan penyiapan pembinaan koordinasi kegiatan
pendidikan dan pelatihan serta penyelenggaraan ujian penjenjangan jabatan fungsional auditor.
D.   Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kedinasan dan Teknis
Bidang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kedinasan dan teknis mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan subtansi dan Apip dilingkungan BPKP
Dalam melaksanakan tugas bidang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kedinasan dan teknis menyelenggarakan fungsi sebagai berikut
  • Penyiapan bahan penyelenggaraan dan koordinasi kegiatan pendidikan dan pelatihan dilingkungan BPKP dan Apip pembinaan serta koordinasi kegiatan pendidikan dan pelatihan teknis substansi audit dilingkungan satuan pengawasan intern BUMN / BUMD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  • Penyiapan bahan penyelenggaraan pembinaan dan koordinasi kegiatan pendidikan dan pelatihan teknis substansi audit dilingkungan Apip.
E.   Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatian Kedinasan dan Teknis terdiri dari :
  • Sub bidang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kedinasan
Sub-sub bidang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kedinasan mempunyi tugas melakukan penyiapan penyelenggaraan pelatihan prajabatan, kepemimpinan, pendidikan dan pelatihan teknis substansi dilingkungan BPKP.
  • Sub Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Substansi Auditor mempunyai tugas melakukan penyiapan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis substansi auditor dilingkngan APIP dan lingkungan satuan pengawasan intern BUMN / BUMD sesuai dengan peraturan yang berlaku.
F.    Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari Jabatan Fungsional lainnya yang terbagi dalam berbagai kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing.
Kelompok jabatan Fungsional sebagaimana disebutkan diatas koordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh kepala pusat dan jumlah tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh kepala
pusat dan jumlah dan tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
D.   SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA CARA PUSDIKLATWAS BPKP
Pusat pendidikan dan pelatihan pengawasan yang selanjutnya disebut DIKLATWAS mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pembinaan dan koordinasi kegiatan pendidikan dan pelatihan.
Dalam melaksanakan tugas Pusdiklatwas BPKP menyelenggarakan sebagai berikut :
1.       Penyusunan program pendidikan dan pelatihan kedinasan fungsional dan teknis.
2.       Perencanaan penyusunan dan pengembangan materi pendidikan dan pelatihan fungsional dan teknis.
3.       Perencanaan kebutuhan dan pembinaan widyaiswara dan instruktur.
4.       Penyelenggaraan pembinaan dan koordinasi kegiatan pendidikan pelatihan dan pembentukan, penembangan penjenjangan jabatan fungsional auditor serta pendidikan dan pelatihan teknis.
5.       Penetapan persyaratan dan pemberian akreditasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pembentukan dan penjenjangan Jabatan fungsional auditor.
6.       Evaluasi pelaksanaan hasil pendidikan dan pelatihan serta penyusunan laporan.
7.       Pengelolaan kepegawaian dan pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan barang milik / kekayaan Negara dan urusan rumah tangga. 













BAB III
PEMBAHASAN MATERI
1.1  TUJUAN DIKLAT
Meningkatkan profesionalisme pelaksanaan tugas pengawasan atas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan agar terlaksana secara efisien dan efektif serta sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2.2 SARAN DIKLAT
Sasaran pendidikan dan pelatihan Auditor adalah :
1.    Menyiapkan aparat pengawasan fungsional pemerintah yang bermutu, mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang sesuai dengan jenjang jabatannya.
2.    Mewujudkan keseragaman pemahaman antar aparat pengawasan fungsional pemerintah.
3.    meningkatkan wawasan dan profesionalisme aparat pengawasan fungsional pemerintah.
1.2  RUANG LINGKUP DIKLAT
Ruang lingkup diklat ini meliputi auditor/salon auditor di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jendral Departeme, Bawasda/Inspektorat Propinsi /Kabupaten/Kota, dan para aparat pengawasan pada Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND), sehingga mampu melakukan tugas dibidang pengawasan secara profesional.

1.3  DIKLAT AUDITOR TERDIRI ATAS
1.    Diklat Pembentukan Auditor
a.    Diklat Pembentukan Auditor Terampil
b.    Diklat Pembentukan Auditor Ahli
c.    Diklat Pembentukan Auditor Ahli melalui pindah jalur
2. Diklat Penjenjangan Auditor
a. Diklat Penjenjangan Auditor Ketua Tim
b. Diklat Penjenjangan Auditor Pengengali Teknis
c. Diklat Penjenjangan Auditor Pengendali Mutu
3. Diklat Matrikulasi Auditor 
a. Diklat Matrikulasi Auditor Ahli Anggota Tim
b. Diklat Matrikulasi Auditor Ahli Ketua Tim
c. Diklat Matrikulasi Auditor Ahli Pengendali Teknis
MEKANISME PENGUSULAN DAN PENETAPAN PESERTA DIKLAT SERTIFIKASI JFA
1.    Dilingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Peserta diklat yang berasal dari BPKP ditetapkan oleh Biro Kepegawaian dan Organisasi BPKP. setiap triwulan, Pusdiklatwas akan mengirimkan surat permintaan penetapan peserta diklat kepada Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi BPKP agar segera ditetapkan peserta diklat untuk suatu triwulan.
2.    Dilingkungan Unit Pengawasan Internal Departemen/Kementrian Negara /LPND Unit-init dilingkuangan Unit Pengawasan Internal Departemen/Kementrian Negara/LPND mengirimkan usulan calon peserta Diklat kepada Kepala Pusat Pembinaan JFA. Sesuai dengan kalender diklat, Pusdiklatwas akan mengirimkan surat permintaan penetapan peserta diklat kepada Kepala Pusat Pembinaan JFA agar segera ditetapkan peserta diklat berdasarkan kalender Diklat untuk Diklat dilingkungan Unit Pengawasan Internal Departemen/Kementrian Negara/LPND.
3.    Dilingkuang Inspektorat/Bawasda Propinsi/Kabupaten/Kota
Berdasarkan surat edaran Kepala Pusat Pembinaan JFA Nomor SE-1498/JF/2005 tanggal 24 juni 2005, mekanisme pengusulan dan penetapan peserta Diklat Sertifikasi JFA bagi PNS di lingkungan Inspektorat/Bawasda  Propinsi/Kab/Kota, adalah sebagai berikut :
  1. Inspektorat Bawasda Propinsi/Kab/Kot menyampaikan usulan calon peserta Diklat Sertifikasi JFA  kepada perwakilan BPKP setempat,.
  2. Perwakoilan BPKP Menyampaikan usulan penetapan peserta diklat kepusbin JFA setelah melakukan pengujian administratif atas usulan nama-nama calon peserta dari masing-masing Ispektorat/Bawasda Propinsi/Kab/Kota.
  3. Berdasarkan usulan dari Perwakilan BPKP, Pusbin JFA menerbitkan surat Penetapan Peserta Diklat dan penyampaian ke perwakilan BPKP serta Pusdiklat Pengawasan BPKP dengan tembusan ke inspektorat/Bawasda/Propinsi/Kab/Kota terkait

PENGARSIPAN SURAT MASUK DAN SURAT KELUAR
A. BAHAN DAN ALAT
Keberhasilan dari suatu kegiatan uji kompetensi dipengaruhi oleh bahan dan alat sebagai salah satu faktor pendukung penyelesaian tugas akhir kegiatan prakerin. Adapun bahan dan alat yang digunakan selama kegiatan prakerin .
A.1     Bahan
Adapun bahan yang dipergunakan untuk mendukung tata persuratan dan kearsipan adalah sebagai berikut :
No
Nama Bahan
Spesifikasi
Jumlah
1.

2.


3.


4.


5.
Kertas

Format-format


Buku-buku


Map


Amplop

- Hvs, F4, A4

- Lembar disposisi
- Kartu kendali

- Agenda
- Ekspedisi

- Stok Map
- Snelhekter

- Standar                       



A.2 Alat
Adapun alat yang digunakan untuk mendukung tata persuratan dan kearsipan adalah sebagai berikut :               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
No
Nama Alat                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Spesifikasi
Jumlah
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Komputer

Map Arsip
Guide
Ball Point
Pensil
Penghapus
Perporator
Stepler
Steples
Paper Clips
Samsung,
MS. Word
Brif Odner
Bupalo
Kenko
Kenko
Kenko
Standar
Standar

Joyko
1 Unit

1 Buah
12 Buah
1 Buah
1 Buah
1 Buah
1 Buah
1 Buah
1 buah
1 Pack


B. PROSES PENGERJAAN
Pengurusan surat dan penyimpanan arsip yang dilaksanakan di Pusdiklatwas BPKP Ciawi Bogor, Dilakkan dengan langkah-langkah sebagai berikut :
1.    Langkah-langkah Pengurusan Surat Masuk
A.   Penerimaan
Ø  Menerima surat masuk dari karir Instansi atau petugas pos.
Ø  Mengumpulkan dan menghitung surat masuk.
Ø  Meneliti ketepatan alamat sipengirim.
Ø  Menyotir surat sesuai dengan jenisnya.
Ø  Menandatangani bukti pengirim sebagai tanda bahwa surat sudah diterima.
B.   Pencatatan
Ø  Membuka amplop, membaca dan meneliti isi surat, agar pimpinan cepat menangkap inti maksud dari isi surat.
Ø  Pemeriksaan lampiran-lampiran
Ø  Mengagendakan surat masuk.
Ø  Membubuhkan cap kepala pimpinan.
C.   Pengarah
Ø  Menerima surat dari bagian pencatat
Ø  Surat masuk yang telah dilengkapi dengan lembar disposisi diteruskan kepada pimpinan untuk memperoleh tanggapan atas isi surat berupa intruksi.
Ø  Surat yang telah memperoleh disposisi disampaikan kembali kepada sekretaris.
Ø  Dan diteruskan kepada unit pengolah untuk diperoses sesuai dengan disposisisi.
D.   Penyimpanan surat
Ø  Meneliti tanda pelepasan apakah berkas tersebut sudah dapat disimpan.
Ø  Mengindeks.
Ø  Memberi kode dan menyortir.
Ø  Menyimpan kedalam odner dalam lemari arsip.
Ø  Menata arsip.
2.    Langkah-Langkah Pengurusan Surat Keluar
Ø  Pembuatan konsep surat
Ø  Pengetikan kosep surat.
Ø  Pemeriksaan konsep surat
Ø  Persetujuan konsep surat
Ø  Pengetikan surat
Ø  Penanda tanganan surat
Ø  Pemberian cap Kepala pimpinan
Ø  Melipat surat
No
Nama jenis produk / Dokument
Jumlah Produk / Dokument

Keterangan
1.

2.
Surat-surat dinas dan niaga
Format – format
Lembar Disposisi
Kartu Kendali


10 Dokument

5 Dokument
-5 surat masuk
-5 Surat keluar
- Lembar disposisi
- lembar kartu kendali
- Bon pinjaman arsip
- Buku agenda
- Buku ekspedisi
Ø  Penyampulan surat
Ø  Pengiriman surat
C. HASIL YANG DICAPAI
Hasil dicapai selama melaksanakan proyek tugas akhir ini /uji kompetensi adalah sebagai berikut :
D. FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT
D.1 Faktor Pendukung
Faktor pendukung dalam pelaksanaan prakerin diantaanya :
1.       Fasilitas yang disediakan oleh perusahaan / suatu instansi sangat memadai dan memenuhi target sehingga sangat membantu dalam pelaksanaan.
2.       Waktu yang digunakan sangat efektif dari pelaksanaan uji kompetensi.
3.       Pembimbing baik dari sekolah maupun instansi sangat membantu dalam pelaksanaan Prakerin.
D.2 Faktor Penghambat
Faktor penghambat dalam pelaksanaan prakerin diantaranya :
1.       Pelaksanaan uji kompetensi yang kurang koordinasi antara pihak sekolah dengan pihak instansi, belum adanya resepsi yang sama tentang adanya kompetensi yang bersifat projek tugas akhir. Baik instansi maupun sekolah sehingga pelaksanaan kegiatan uji kompetensi kurang jelas.
2.       Kurang persiapan biaya oprasional pada pihak yang di uji.


BAB. IV PENUTUP
A.   SARAN
Dengan memperhatikan kesimpulan dibawah ini maka saran yang saya sampaikan yaitu :
1.       Praktik kerja industri sangat berguna bagi kompetensi siswa / siswi yang berkaitan dengan perusahaan / instansi.
2.       dapat menjalin kerja sama yang baik antara sekolah dengan perusahaaan.
3.       Karena belum meratanya informasi melalui praktik kerja industri (Prakerin) maka harus saling tukar menukar pikiran informasi  antara sekolah dengan lembaga instansi.
B.   KESIMPULAN                                    
Dari proses hasil kegiatan Prakerin yang dilaksanakan oleh saya prakerin maka dapat diambil kesimpulan bahwa :
1.       Uji kompetensi dapat menambah ilmu pengetahuan dari pengalaman karena bisa langsung dipraktikan dengan perusahan / instansi.
2.       Proyek tugas akhir ini merupakan kegiatan uji kompetensi yang wajib dilaksanakan oleh setiap siswa ./ siswi SMK secara individu / perorangan.
3.       Dengan melaksanakan uji kompetensi praktik ini dapat diketahui sejauhmana kemampuan yang saya miliki.
4.       keuntungan bagi para siswa / siswi dapat mencapai tingkat profesional yang lebih singkat.
DAFTAR PUSTAKA
1)    Jakob AN Tanad, Praktek sistem ganda, Jakarta, 1992 diambil dari buku pelayanan prima.
2)    Santoso Darkia, Drs. Rodiyah Tatty. Dra Kesekertarisan dan etika Jakarta, 1994. Diambil dari buku pelayanan prima.
3)    Buchori Alma, Drs. Mpd Penyusunan laporan, Bandung 1988, diambil dari buku Bisnis Manajemen.
4)    Sugeng Waluya Drs. Penyusunan dalam laporan PSG Kejuruan 1998/ 1999 diambil dari buku bisnis dan manajemen
5)    Wiliam B Martin PH. D, Pembahasan dalam penyusunan laporan, Jakarta 1997, diambil dari buku kesekretarisan





                                  






LAMPIRAN-LAMPIRAN
C.   VISI DAN MISI
Ø  VISI
‘’Menjadi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan yang Unggulan dibidang Pengawasan’’
Ø  MISI
-       Mewujudkan Sumber Daya Manusia Pengawasan Yang Profesional.
-       Meningkatkan Manajemen dan Sumber Daya Pendidikan dan Pelatihan.
B.   BPKP DALAM SISTEM PENGAWASAN
Struktur dan mekanisme Pengawasan di Indonesia pada dasarnya telah terintegrasi dalam suatu sistem pengawasan yang terpadu, sehingga jelas peranan pengawasan sebagai unsur yang mutlak dalam manajement pemerintahan dan pembangunan nasional.
Stuktur dan organisasi dan tata kerja pengawasan yang dewasa ini berlaku diatur dalam keputusan presiden No. 32 Tahun 1983 dan intruksi presiden No. 15 Tahun 1983.
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai salah satu lembaga pengawasan dalam sistem tersebut merupakan lembaga pemerintahan Non Departemen (LPND) yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada presiden. Dari kedudukan ini di BPKP dapat dikatakan sebagai pemeriksa intern, namun dari sudut objek pemeriksaan,
BPKP merupakan pemeriksaan ekstern yang senantiasa mempertahankan sikap obyektif dan independent.
C.   FASILITAS KERJA
Fasilitas yang dibutuhkan sebagai unsur pokok dan penunjang kegiatan BPKP antara lain sebagai berikut :
-       Dana anggaran dari pemerintah
-       Sarana pendidikan dan pelatihan
-       Sarana teknologi informasi
-       Sarana mes
-       Sarana tranportasi
-       Dan sarana penunjang lainnya.   
D.   RENCANA STRATEGIS BPKP
RINGKASAN EKSEKUTIF
Semangat reformasi telah mendorong pendahuluan dan peningkatan efektivitas dalam melaksanakan fungsi pengawasan di bidang pembangunan, perlindungan dan pelayanan masyarakat guna mendukung pemenuhan kebutuhan serta kepentingan rakyat yang memberi amanah yang menghendaki agar pemerintah memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dalam menanggulangi korupsi, kolusi dan nevotisme (KKN) sebagaimana diamanatkan oleh STAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN. Penyelenggaraan tata pemerintahan dan pelayanan publik yang baik merupakan perwujudan tanggung jawab dan kepekaan pemerintah terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Hal ini melupakan peluang sekaligus tantangan yang harus ditangani secara sistematis dan berkelanjutan. Dengan dasar pikiran tersebut, maka Pusdiklatwas BPKP menyusun rencana strategi tahun 2008-2010 yang berfokus pada langkah dan upaya secara menyeluruh untuk menata, mengembangkan dan melaksanakan sistem manajemen pendidikan dan pelatihan (dklat) berbasis kompetensi untuk mewujudkan SDM pengawasan yang profesional.
Rencana strategi ini disusun dengan mengakomodasi perubahan dan pengembangan lingkungan setrategi diluar lingkup diklat pengawasan, seperti arah kebijakan nasional, kondisi politik pemerintah dan dasarnya tuntutan masyarakat atas pelayanan aparatur Negara serta kondisi global.
Berkaitan dengan hal tersebut dan mengcu pada arah kebijakan pembangunan nasional melalui program pengelolaan SDM Aparatur
sebagaimana termuat dalam rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) Tahun 2004-2009 Renstra BPKP Tahun 2007-2010, maka Pusdiklatwas BPKP
menetapkan visi ‘’Menjadi  Lembaga Pendidikan dan PElatihan Unggulan di Bidang Pengawasan’’. Untuk menciptakan cita-cita masa depan sebagai mana tercemin pada visi tersebut, maka perlu diambil langkah nyata yang diwujudkan
dalam konsepsi pemikiran rasional dalam lima tahun kedepan yang disebut rencana Stratejik. Meskipun disadari bahwa untuk mewujudkan suatu visi tidak cukup dalam jangkauan lima tahun, namun keberadaan rencana stratejik dapat mengarahkan seluruh daya dan upaya menuju kondisi diklat pengawasan yang diinginkan. Penjabatan misi kedalam visi tujuan dan sasaran merupkan arah dan bentuk optimalisasi sumber daya Pusdiklatwas BPKP kedepan.
Melalui strategi pencapaian tujuan dan sasaran ditempuh upaya untuk menciptakan kondisi yang diharapkan mampu menjembatani antara kondisi sistem manajement diklat pengawasan yang ada dengan kondisi yang diharapkan substansi dari strategi ini berupa kebijakan dan program/ sub program, yang selanlutnya menjadi program langkah oprasional berupa kegiatan stratejik yang akan dituangkan lebih lanjut dalam rencana kinerja. Oleh karena itu, dalam hal ini hanya menjabarkan sampai dengan strategi (kebijakan dan program / sub program) sehingga memberikan ruang gerak.
Bagi para perencana kegiatan di Pusdiklatwas BPKP untuk menjabarkan strategi (kebijakan dan program / sub program) kedalam kegiatan jangka pendek untuk periode satu tahun kedepan. Hal ini sesuai dengan keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 maret 2003 tentang pedoman penyusunan pelaporan Akuntabilitas Kinirja Instansi Pemerintah.               
E.   SUMBER DAYA MANUSIA
PUSDIKLATWAS BPKP Per 31 Des 2009 memiliki 138 orang pegawai yang yang secara struktur jabatan memiliki komposisi sebagai berikut :
1.       Penjabatan Struktural
a.    Eselon II
b.    Eselon III
c.    Eselon IV
2.       Penjabatan Fungsional Widyaiswara
3.       Penjabatan Fungsional Kepegawaian
4.       Penjabatan Fungsional Arsiparis
5.       Penjabatan Fungsional Auditor
6.       Penjabatan Fungsional Pranata Komputer
7.       Penjabaan fungsional Umum













Identitas Siswa  

Nama Lengkap            : Ahmad Juwaeni         
Nisn                             : 9923013816
Alamat                        : Kp. Pasir Muncang, Rt. 04 / 01 Megamendunmg, Bogor
TTL                             : Bogor, 05 Juni 1992
Jenis Kelamin             : Laki-Laki
Agama                         : Islam                                                
Program Keahlian       : Akuntansi
Tempat Prakerin          : Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
Nama Ayah                 : Ahmad Martu
Nama Ibu                    : Siti Salamah
Sekolah                       : SMK Terpadu Yapisa Megamendung         










Biodata Siswa
Nama Lengkap            : Aceng Hermawan
Nisn                             : 9923053412
Alamat                         : Kp. Pasir Muncang Rt 01/01Megamendung, Bogor 
TTL                             : Cianjur, 17 Nopember 1991
Jenis Kelamin              : Laki-Laki
Agama                         : Islam
Program Keahlian       : Akuntansi
Tempat Prakerin          : Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
Nama Ayah                  : Ujang Kosasih
Nama Ibu                     : Siti Kulsum
Sekolah                        : SMK Terpadu Yapisa Megamendung










Biodata Siswa
Nama Lengkap            : Siti Nurahmah
Nisn                             : 9933197889
Alamat                         : Kp. Situ Rt.02 / 03 Megamendung,  Bogor 
TTL                             : Bogor, 19 Juli 1993
Jenis Kelamin              : Perempuan
Agama                         : Islam
Program Keahlian       : Akuntansi
Tempat Prakerin          : Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembanguanan (BPKP) 
Nama Ayah                 : M. Hud (Alm) 
Nama Ibu                    : Ai Nurmadiyah
Sekolah                       : SMK Terpadu Yapisa Megamendung











Biodata Siswa
Nama Lengkap            : Ratna Suminar
Nisn                             : 9932617692  
Alamat                         : Kp. Coblong, Rt.02 / 01 Megamendung, Bogor
TTL                              : Bogor, 13 Mei 1992
Jenis Kelamin              : Perempuan
Agama                         : Islam
Program Keahlian       : Akuntansi
Tempat Prakerin          : Badan Pemeriksa Keuangan dan    Pembangunan (BPKP)
Nama Ayah                 : Adung
Nama Ibu                    : Asih
Sekolah                       : SMK Terpadu Yapisa Megamendung











Peta Lokasi  :
























                                                                                    


Gedung Tempat Praktik :
































Tidak ada komentar:

Posting Komentar